Jakarta- Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menyoroti perkembangan terbaru Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dalam webinar bertema “Menengok Perkembangan Ibu Kota Nusantara”, Sabtu (22/10/2022).
Ketua Umum MIPI Bahtiar mengatakan, masih banyak hal di IKN yang belum diketahui publik. Sedangkan masyarakat ingin mengetahui apa yang terjadi di IKN setelah terbentuknya Undang-Undang (UU) IKN. Menurutnya, masyarakat perlu mendapat banyak perspektif dari persiapan pembangunan, peluang-peluang, hingga penanaman modal dan investasi di IKN.
“Sejauh mana persiapan-persiapan di IKN dilakukan. Peluang-peluang apa yang mungkin bisa masyarakat peroleh. Kemudian mungkin juga (informasi) bagi teman-teman penyelenggara negara, aparatur lainnya, ketika ini IKN tahun 2024 akan dilaksanakan,” katanya.
Selain itu, mewakili pengurus MIPI baik di tingkat pusat maupun daerah, Bahtiar mengucapkan selamat atas pembangunan IKN. Dia mengungkapkan, ke depan ada hal-hal di IKN yang perlu didukung dan MIPI sebagai institusi sangat mendukung program pemerintahan di IKN. Bila diperlukan, MIPI siap bersinergi dengan Badan Otorita IKN.
“Bagi kami kawan-kawan masyarakat ilmu pemerintahan, IKN ini tentu sebagai fenomena dan peristiwa pemerintahan, tentu juga bagian atau aspek yang ke depan mungkin juga ke depan menjadi bahan pengembangan ilmu pemerintahan di Indonesia,” ujarnya.
Dalam paparannya, narasumber pertama, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi mengatakan, regulasi terkait IKN dan turunan UU IKN sampai hari ini sudah dikawal. Dokumen regulasi itu akan menjadi acuan bagi Badan Otorita IKN untuk melaksanakan tugasnya.
Sementara itu, terkait pembangunan IKN, dirinya menjelaskan, pembangunan di lapangan hingga saat ini sudah berjalan cukup masif. Ada beberapa hal yang bisa dilihat, seperti pembangunan jalan tol, rumah hunian pekerja, pembibitan guna mendukung forestry IKN, dan lain-lainnya.
Dia menegaskan, pembangunan tersebut dilakukan dengan cara pikir dan cara kerja yang baru. Ini untuk mendukung cita-cita IKN sebagai kota cerdas (smart city) yang dibangun dengan ekosistem digital, serta mengedepankan konsep sustainable living dengan menggunakan energi terbarukan.
“Pembangunan secara masif dalam IKN itu dapat terlaksana dengan baik dan itu adalah mimpi besar kita semua membangun kota dunia untuk semua, visi besar bangsa,” tuturnya.
Di sisi lain, narasumber berikutnya Sekretaris Kementerian Investasi/Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Ikmal Lukman menyampaikan terkait kebijakan dan peluang investasi di IKN.
Dia menjelaskan, investasi menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Alasannya, investasi mendorong terciptanya lapangan kerja, pendapatan masyarakat, dan daya beli masyarakat. Pemerintah mempunyai tugas besar dalam hal investasi di IKN demi kesejahteraan rakyat.
Terkait investasi, pemerintah telah menerbitkan UU yang berkaitan dengan investasi, seperti UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, khususnya Pasal 12 ayat (2) dan (3). Pemerintah dalam peraturan tersebut telah memberikan perizinan investasi, kemudahan berusaha, pemberian fasilitas khusus, hingga dukungan pada mitra yang mendukung pembiayaan IKN.
“Kita ingin merangsang, memberikan stimulan bagi pelaku-pelaku usaha agar dapat menanamkan investasinya di Ibu Kota Nusantara. Di mana kebutuhan investasi sampai dengan tahun 2024 nanti sebesar 466-486 triliun (rupiah). Yang di mana 19 persennya itu baru disediakan oleh dana APBN, oleh pemerintah, dan sisanya sebesar 81 persen diharapkan peran swasta,” jelasnya.
